Pengamat Politik Gunawan Witjaksana mengatakan, pada dasarnya Gubernur Jateng tidak memiliki janji program 100 hari kerjanya untuk melakukan trobosan-trobosan baru. Untuk program-program selama tiga bulan tersebut, hanya diisi dengan melanjutkan program terdahulu. Perbedaan antara Jateng dan DKI juga terlihat dari sistem pemerintahan di DKI yang sentralistik, sementara di Jateng terdapat otonomi tiap kabupaten/kota.
”Ketika Jokowi mencanangkan Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar, dalam sebulan bisa dilaksanakan. Karena wilayahnya yang tidak begitu luas, menjadikan pengkoordinasian semua elemen yang ada bisa dilaksanan dengan cepat,” kata ketua Stikom tersebut.
Dalam perjalanan 100 hari kerja Gubernur Jateng, Gunawan hanya melihat baru adanya keinginan gubernur untuk mengubah sistem-sistem lama yang kurang pas. Di antaranya, akan menindak tegas calo CPNS, revisi dana hibah dan bansos untuk pemberdayaan masyarakat.
Diharapkan janji pada saat kampanye harus segera terealisasi. Yaitu peningkatan kesejahteraan yang nyata dengan diberikannya kartu tani dan kartu nelayan.
Kartu untuk para nelayan dan petani sudah direncanakan, namun belum diturunkan, karena membutuhkan koordinasi dengan pihak yang terkait. Tujuannya, saat kartu dibagikan, semuanya sudah siap dan tidak ada kendala yang muncul.
Untuk rencana gubernur Jateng membuat Hutan Penggaron dijadikan Jateng Park dan pembuatan giant sea wall untuk menaggulangi rob di Kota Semarang dan sekitarnya, hal tersebut merupakan terobosan yang baik. Asalkan pemeliharaannya harus benar-benar diperhatikan.
”Wacana pembangunan Jateng Park dan giant sea wall cukup bagus, karena dengan pembangunan tersebut, warga Jateng tidak perlu ke taman safari yang ada di Jawa barat dan Jawa Timur. Giant sea wall
diharapkan dapat mengatasi rob yang ada dan juga dapat meningkatkan
potensi wisata pantai. Namun semuanya harus ada pemeliharaan yang
bagus,” tukasnya.
0 comments:
Post a Comment